Browse By

Monthly Archives: October 2017

Kasus Teluk Jakarta, Terperiksa KPK Ini Sebut Nama Djarot

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat (Kiri) saat berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk Pilkada DKI Jakarta. Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dan memperkuat bukti dugaan suap oleh perusahaan

Demokrat Resmi Serahkan Revisi UU Ormas ke Pimpinan DPR

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menerima dokumen usulan revisi UU Ormas dari F-Demokrat (Foto: Humas DPR) Jakarta – Fraksi Partai Demokrat DPR RI resmi menyerahkan dokumen usulan revisi berikut naskah akademik Undang-undang (UU) Organisasi Kemasyarakatan

Hasil Survei, La Nyalla Lebih Dikenal Warga Jatim

La Nyalla Mataliti Jakarta – Berdasarkan hasil temuan beberapa lembaga survei, Ketua KADIN Jawa Timur (Jatim) La Nyalla M Mataliti menempati posisi teratas. Dari elektabilitas, ketokohan, popularitas nama La Nyalla masih teratas dibanding beberapa calon

Setnov Mangkir, Yorrys: Ada UU, Bisa Dijemput Paksa

Ketua DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai Jakarta – Politikus Golkar Yorrys Raweyai sempat mempertanyakan kepada penyidik KPK mengenai ketidakhadiran Ketum Golkar, Setya Novanto yang tak kunjung hadir memenuhi panggilan pemeriksaan dan bersaksi di pengadilan Tipikor

Kasus Korupsi kenapa tidak Dihukum Mati?

Ilustrasi korupsi (foto: Forbes) Jakarta – Partai Gerindra menyesalkan Undang-undang (UU) Ormas terkait hukuman yang dijatuhkan kepada anggota Ormas. Dimana, hukuman tersebut tidak sebanding dengan terpidana kasus korupsi. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi

Gerindra: UU Ormas Melebihi Zaman Kolonial

Presiden Jokowi terbitkan Perppur Ormas Jakarta – Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada anggota Ormas dalam Undang-undang (UU) Ormas yang baru disahkan DPR dinilai jauh lebih kejam dari zaman kolonial Belanda. Wakil Ketua Komisi II DPR

UU Ormas, Bukti Pemerintah Gagal

Politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria Jakarta – Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) yang telah disahkan menjadi UU oleh DPR dinilai sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam membina sejumlah Ormas. Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II